KAWAT BERDURI OMNIBUS LAW EDISI KEDUA

KAWAT BERDURI OMNIBUS LAW EDISI KEDUA

Sabtu, 14 Maret 2020


Galang – Aksi demo mengenai Omnibus law kembali terjadi di depan kantor DPRD Sumatra Barat, pada Rabu (11/03). 
Aksi ini merupakan aksi kedua setelah sebelumnya dilakukan aksi serupa pada Rabu lalu, jumlah demonstran pada aksi kedua ini tidak jauh berbeda dengan aksi sebelumnya yang melibatkan Beberapa mahasiswa yang di falitasi oleh BEM dari berbagai Universitas yang ada di Sumatra Barat. 

Terdapat sesuatu yang berbeda pada aksi demo kali ini, dimana kantor DPRD Sumatra Barat di kelilingi oleh kawat berduri ditambah dengan lapisan polisi yang berdiri tegap di belakang pagar kawar berduri tersebut sehingga penghalang bagi para demonstran untuk memasuki halaman kantor DPRD Sumatra Barat. Hal ini dipicu dengan aksi demo yang dilakukan pada penghujung tahun 2019 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di dalam gedung DPRD Sumatra Barat. “sebenarnya itu salah satu bentuk kekecewaan saya juga bukan hanya dari saya tapi dari diri teman-teman dan massa lainnya, dimana kita diawal aksi komitmen akan melakukan aksi damai kita tidak akan merusak fasilitas umum, kita menginjak satu rumput pun, tapi ini sangat disayangkan kepada aparat kepolisian yang mana terlalu takut atau bapak-bapak DPRD mengira kami ini seperti menyambut narapidana kelas kakaplah ibaranya, sangat disayangkan sekali” ujar rizky dari Koordinator lapangan aksi demo ini. Karena banyaknya massa yang menyampaikan aspirasinya di jalan raya depan kantor DPRD Sumatra Barat menyebabkan jalanan di depan kantor tersebut menjadi macet dan membuat separuh badan jalan dikuasai oleh para demonstran. Bahkan pada akhir aksi demo tersebut seluruh badan jalan tidak bisa dilewati oleh pengguna jalan raya. Aksi demo ini merupakan penyampaian 30 butir tuntutan dari mahasiswa yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat yang mana pada aksi sebelumnya yang dinilai tidak membuahkan hasil dikarenakan ketua DPRD Sumatra Barat tidak dapat menemui pada demonstran untuk menandatangani tuntutan tersebut.  



Berbeda pada aksi sebelumnya, aksi kali ini ketua DPRD Sumatera Barat yakni Supardi hadir ditengah demonstran yang menuntut agar butir tuntutan segera di terima dan ditanda tangani oleh DPRD Sumatra Barat. Awal kemunjulan beliau sempat diterima dengan beberapa teriakan dari demontran yang menginginkan agar tuntutan segera ditanda tangani namun Supardi meminta kepada masyrakat agar memberikan waktu untuk mendikusikan hal tersebut dengan anggtota DPRD Sumatra Barat terlebih dahulu. Dengan berbagai pertimbangan permintaan ketua DPRD Sumtra barat tersebut diterima oleh demontran dan mengunggu itikad baik dari angota DPRD untuk dapat menyetujui butir tuntutan yang diserahkan oleh demonstran tersebut. 

Setelah diskusi panjang yang dilakukan oleh ketua DPRD Sumatra barat menerima dan menjamin surat tersebut sampai ke tangan presiden dan ke tangan ketua DPRD RI. “Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Barat telah menerima aspirasi tersebut dan berikut telah disampaikan kepada Bapak beberapa tuntutan dari pada eksekutif mahasiswa sebagaimana terlampir demikian disampaikan kepada bapak presiden sebagai bahan untuk ditindak lanjuti atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, ketua Supardi” Ujar Supardi yang membacakan kutipan surat yang dibacakan oleh Ketua DPRD Sumatra barat yang nantinya akan menjadi pengantar surat tuntutan dari para demonstran. Ketua DPRD Sumatra Barat menyatakan tidak bisa menerima tuntutan dari para demontran atas nama DPRD Sumatra Barat melainkan mendukung demonstran atas nama pribadi. Dalam kesempatan tersebut ketua DPRD Sumatra Barat menyampaikan bahwa “Kami di DPRD Provinsi Sumatra Barat sama sekali tidak pernah membahas ini, sama sekali kita tidak pernah membahas ini pasal per pasal, kita ketahuan tahu kita tentang masalah undang-undang ini sama dengan adik-adik sekalian dari media online, dari diskusi-diskusi dan lain-lain sebagainya.”

Selain itu Ikhsan yang merupakan salah satu demonstran pada aksi kali ini “bahwa sanya saya meminta apabila adanya rancangan undang-undnag baik itu omnibus law ataupun selain dari omnibus law itu diikut sertakan seluruh elemen masyarakat yang terkenal dari dampak tersebut dan juga mahasiswa sehingga keterbukaan dari setiap kebijakan yang ada itu bisa lebih jelas lagi, sehingga bisa dikritisi oleh masyarakat secara langsung.” Ikhsan sendiripun menyatakan kurang ouas dengan pernyataan dari ketua DPRD prov. Sumatra barat karena tidak bisa menyatakan bahwasanya provinsi Sumatra barat menolak omnibuslaw ini. Pada akhir jalannya aksi demo, para demonstran membubarkan diri dengan tertib tanpa adanya kejadian yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak. (IR)